Soeharto: Dari Jenderal hingga Presiden – Mendirikan Orde Baru

Pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah krisis politik yang terjadi di Indonesia, yang diawali dengan G30S/PKI. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) berhasil menenangkan situasi dan mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk militer, politisi, dan masyarakat.
Pada 5 Maret 1966, Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno, yang memberi mandat penuh kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Meskipun Soeharto secara resmi masih menjadi wakil presiden pada saat itu, ia mulai mendominasi politik Indonesia dan menggantikan Sukarno sebagai kepala negara.Putut0gel
Pada 1967, Soeharto secara resmi menggantikan Sukarno sebagai Presiden Indonesia, dan ia mengumumkan dimulainya Orde Baru. Era ini dikenal dengan stabilitas politik yang relatif tinggi setelah periode kekacauan dan ketegangan politik yang terjadi sebelumnya. Dalam masa Orde Baru, Soeharto memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif, memegang kendali atas pemerintahan, militer, dan ekonomi Indonesia.
Soeharto memulai pemerintahannya dengan melakukan stabilisasi politik dan pemulihan ekonomi. Ia mengarahkan Indonesia menuju program-program pembangunan yang lebih terencana, seperti Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang pertama. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang didorong oleh sektor industri, pertanian, dan ekspor minyak serta gas.
Namun, meskipun pembangunan ekonomi Indonesia berkembang pesat, Soeharto juga menghadapi kritik tajam terkait dengan pemberontakan hak asasi manusia, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, dan korupsi yang merajalela dalam pemerintahannya. Soeharto, melalui kebijakan Orde Baru, mengekang kebebasan pers, membatasi aktivitas politik, dan mengontrol media massa untuk mempertahankan stabilitas pemerintahannya. Kritik terhadap pemerintahannya sering kali dibungkam melalui cara-cara kekerasan dan intimidasi.
Meskipun banyak yang mengkritik gaya pemerintahannya, Soeharto tetap memegang kendali kuat atas Indonesia hingga akhir 1990-an. Pemerintahannya terus memperkuat sistem pemerintahan otoriter yang dijalankan dengan mengandalkan dukungan militer dan elit ekonomi. Namun, pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial.Putut0gel
Pada 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang dipicu oleh devaluasi mata uang, kebijakan ekonomi yang buruk, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menangani dampak globalisasi. Masyarakat Indonesia, yang sebelumnya cenderung mendukung Soeharto, mulai merasa kecewa dengan situasi ekonomi yang semakin buruk. Dengan tekanan besar dari demonstrasi mahasiswa, reformasi politik, dan tuntutan masyarakat untuk perubahan, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru.