Baitul maal Muamalat, Lembaga Amil Zakat Plus Yang Menerapkan 4 Pedoman

Baitul maal Muamalat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Plus yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin melalui pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah. Lembaga ini berkedudukan di Gedung Dana Pensiun Telkom Jl. Letjen S. Parman Kavling 55 Slipi Jakarta Barat. Baitul maal Muamalat mulai dirintis oleh Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 1994.

Berawal dari keresahan beberapa orang yang peduli dengan Kondisi umat yang semakin terpuruk secara ekonomi. Kemudian tanggal 16 Juni 2000 Baitul maal Muamalat diresmikan oleh Menteri Agama RI. Bapak Tolcha Hasan. Sesuai dengan Akta Yayasan Baitul maal Muamalat No. 76 tanggal 22 Desember 2000 pasal 4 bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah membantu pemerintah dalam usaha mensejahterakan kehidupan bangsa dengan memajukan bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dukungan dari pemerintah semakin nyata setelah Baitul maal Muamalat dikukuhkan legalitasnya oleh Menteri Agama RI Kabinet Presiden Megawati Soekarno Putri, KH. Dr. Said Agil Munawar, sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 481/2001.

Hal ini semakin mendorong, memotivasi Baitul maal Muamalat untuk terus melakukan pemberdayaan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk mengembalikan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik.

Baitul maal Muamalat sebelumnya merupakan bagian dari Bank Muamalat Indonesia sebagai divisi / unit Lembaga Keuangan Syairiah (LKS) ini di bentuk untuk menangani berbagai masalah sosial kemanusiaan, khususnya di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, dengan sumber dana utamanya berasal dari dana zakat para karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia. Proses berdirinya Baitul maal Muamalat hampir mirip dengan Muamalat Institute (MI).

Keduanya merupakan lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Penelitian, pengembangan dan penerapan Keuangan Syariah (YP3KS) yang juga dibentuk Bank Muamalat. Jika Muamalat Institute lebih berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan penelitian serta pengembangan lembaga syariah, Baitul maal Muamalat lebih kepada peran sosial.

Berdirinya Baitul maal Muamalat didorong oleh dua faktor, yaitu factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya pertimbangan pengurusan masalah sosial dan juga perlunya pengelolaan zakat secara indepeden. Sedangkan faktor eksternal adalah karena adanya UU No. 38 Tahun 1999. Maka beberapa pimpinan Bank Muamalat Indonesia dan Divisi LKS Bank Muamalat Indonesia Yakni Bapak A. Riawan Amin, Ir. Suhaji Lestiadi, Wahyu Dwi Agung yang kemudian mendirikan Lembaga Zakat yang dinamakan Baitul maal Muamalat.

Baitul maal Muamalat berhasil memperoleh pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 481 / 20 – 01. Setelah menjalani proses awal sebagai Lembaga Amil Zakat, Tahun 2001 pun dicanangkan sebagai Tahun Baitumaal Muamalat. Hal ini merupakan motivasi untuk menjadikan Tahun 2001 sebagai tonggak eksistensi Baitul maal Muamalat di masyarakat.

Baitul maal Muamalat memiliki landasan kerja yang menjadi pedomannya dalam menjalankan aktivitas, yaitu :

1. Profesionalisme

Zakat dikelola dengan manajemen yang profesional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Independen

Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat serta mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi

3. Amanah

Dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai Lembaga Amil Zakat, setiap insan Baitul maal Muamalat akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dengan penuh dedikasi dalam kerja serta memiliki integritas.

4. Sesuai Kaidah

Sesuai kaidah maksudnya adalah Baitul maal Muamalat dalam beroperasinya berusaha sesuai dengan syariat Islam.

Pada awal berdirinya Baitulmal Muamalat (BMM) lembaga ini melaksanakan program diantaranya dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta dana Wakaf. Dalam hal ini Baitulmal Muamalat belum memfokuskan kepada program wakaf uang, namun pelaksanaannya telah dilakukan sejak awal berdirinya lembaga ini.

Sejak disahkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 11 Mei Tahun 2002 telah menetapkan Fatwa tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Baitulmal Muamalat sendiri telah menghimpun dana wakaf sejak awal berdirinya lembaga ini. Akan tetapi perkembangannya belum menunjukkan kemaksimalan seperti lembaga-lembaga lainnya yang memfokuskan pada penghimpunan dana wakaf